JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mendesak Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk melaporkan dugaan ketua fraksi di DPR yang mengamankan penggelembungan APBN. Jika tidak, pernyataan Dipo hanya akan kembali menimbulkan kegaduhan politik.
"Siapa pun pejabatnya, Pak Dipo atau siapa pun, jangan (sampaikan) ke media, sampaikan langsung ke kepolisian atau KPK. Kalau hanya lempar ke media, antara kita saling tuding-menuding. Nanti menjadi fitnah," ujar Sutan, Senin (13/11/2012), saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dengan pernyataan Dipo yang tidak langsung menyebut oknumnya itu, Sutan menilai akan membuat masyarakat berprasangka tidak baik kepada fraksi-fraksi yang ada. "Kalau ada (kongkalikong penggelembungan APBN), ini bisa kembali membuat gaduh. Makanya, sampaikan secara tertulis ke pihak yang berwajib," kata Sutan.
Ia menilai sikap Dipo yang tak jauh berbeda dengan Dahlan Iskan ini dengan bermain dengan pernyataan di media ini terlihat hanya ingin memberi peringatan bagi DPR. "Ini mau menunjukkan supaya Parlemen juga jangan sewenang-wenang. Dari Demokrat juga bilang BUMN nggak bersih-bersih juga kok," kata Sutan.
Sutan pun memperingatkan kembali kepada Dipo untuk tidak terus berteriak ke media. Namun, Dipo harus fokus melakukan pembenahan di internal pemerintahan. "Ini menunjukkan bahwa kita ini sama-sama semangat untuk bersihkan rumah masing-masing. Tidak usah teriak-teriak yang lain, ente saling mengingatkan saja," tukas Sutan.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor N42 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian.
Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai. Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender, kata dia, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.
Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Pengelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian. Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS. Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Dipo juga tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR
