Hiswana Migas: Naikkan Harga BBM Seluruh Kendaraan

BBM Subsidi

Hiswana Migas: Naikkan Harga BBM Seluruh Kendaraan

Senin, 29 April 2013 | 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum yang tergabung dalam Hiswana Migas mengharapkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi bagi seluruh kendaraan.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPD Hiswana Migas) Wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Hari Kristanto, Senin (28/4/1013), mengatakan, opsi kenaikan harga bagi seluruh kendaraan lebih mudah pelaksanannya.

"Kalau hanya mobil pribadi saja yang naik, bakal menimbulkan masalah di lapangan," ujarnya. Ia mengharapkan pemerintah segera memutuskan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diambil.

Sebelumnya, Jumat lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada dua opsi kebijakan BBM yang sedang dibahas. Opsi pertama adalah menaikkan harga BBM subsidi khusus bagi mobil pribadi, sementara harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500 per liter. Pertimbangannya adalah masyarakat tidak mampu tetap memperoleh subsidi BBM secara penuh.  Sedangkan, masyarakat mampu yang dipresentasikan sebagai pemilik mobil, dikurangi subsidinya.

Sedangkan opsi kedua, lanjut Presiden, adalah menaikkan harga BBM bagi seluruh kendaraan dengan memastikan rakyat miskin mendapatkan kompensasi.

Editor :

Marcus Suprihadi

00.27 | 0 komentar | Read More

Jokowi: Seharusnya Peserta Lelang Lolos Semua

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo puas atas pelaksanaan uji kompetensi bidang dalam seleksi dan promosi terbuka, atau lelang jabatan. Dengan memberikan soal yang familiar dilakukan oleh pamong setingkat lurah dan camat, mantan Wali Kota Surakarta ini yakin semua peserta ujian bisa lulus tes kompetensi bidang tersebut.

"Soal itu tentang keseharian mereka, pertanyaan yang sehari-hari mereka lakukan. Memang enggak ada kesulitan, harusnya kan lolos semua," kata Gubernur DKI Jakarta ini di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).

Untuk diketahui, sejumlah peserta uji kompetensi bidang untuk posisi lurah dan camat menganggap soal ujian sangat mudah. Saking mudahnya, bahkan ada yang menyelesaikan 60 butir soal lebih cepat dari 60 menit waktu yang diberikan.

Uji kompetensi bidang telah selesai digelar pada 27-28 April kemarin. Dari total 1.118 peserta, sekitar 80 di antaranya diketahui tak ikut ujian dengan berbagai alasan.

Jokowi menyampaikan, setelah lolos ujian ini, para peserta akan memasuki babak baru. Sekitar dua sampai tiga tes berikutnya sudah menanti. Dan pada akhirnya, para peserta yang lolos melewati tahap demi tahap akan bertemu langsung dengan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama untuk presentasi visi serta misi, sekaligus wawancara.

"Itu kan masih ribuan, nanti kalau pesertanya sudah semakin tipis, baru saya lihat," ujarnya.

Proses lelang jabatan digelar dengan terbuka, bertahap, dan dilakukan pendampingan. Ujian dalam sistem ini juga tak hanya mencakup uji wawasan dan uji kompetensi bidang, tapi juga wajib mengikuti psikotes dan tes kepribadian.

Proses lelang akan ditentukan oleh hasil ujian. Pemerintah Provinsi DKI menjamin tak ada seorang pun calon yang menjadi prioritas dalam proses lelang jabatan ini.

Ada tiga hal yang wajib dimiliki oleh para kandidat, yakni responsif pada masalah di lapangan, memiliki kompetensi dan kemampuan analisis sosial, serta memiliki jiwa kepemimpinan.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

00.27 | 0 komentar | Read More

Susno Berhak Dilindungi, tetapi Bukan dari Eksekusi

Susno Berhak Dilindungi, tetapi Bukan dari Eksekusi

Penulis : Indra Akuntono | Sabtu, 27 April 2013 | 13:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Hamidah Abdurrachman, menilai tindakan Polda Jawa Barat sangat berlebihan. Hal itu ia lontarkan terkait proses eksekusi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji yang terkesan dihalang-halangi oleh Polda Jabar.

Saat dihubungi, Hamidah meminta pihak kepolisian bertindak profesional saat melibatkan diri dalam eksekusi mantan Kabareskrim Polri tersebut. Meski berkewajiban menjamin keselamataan Susno, kepolisian tak boleh menghambat berjalannya putusan hukum atas eksekusi Susno.

"Kami sudah membahas dan menyampaikan sikap bahwa tindakan Polda Jabar itu berlebihan," kata Hamidah, Sabtu (27/4/2013).

Lebih jauh, Hamidah juga menyayangkan keputusan Polda Jabar yang dianggapnya menerjunkan personel dalam jumlah besar untuk mengamankan Susno dan menghambat proses eksekusi. Padahal, kata dia, Polda Jabar seharusnya bertanggung jawab mengamankan jalannya eksekusi dan tidak perlu menghalangi proses eksekusinya.

"Secara pribadi, Susno punya hak untuk dilindungi dari ancaman atau serangan terhadap dirinya. Tapi, tidak dapat dibenarkan tindakan kepolisian yang melakukan pengamanan secara khusus untuk menghambat eksekusi," ujarnya.

Adapun Susno sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyatakan tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Alasan pertama penolakan eksekusi itu adalah ketiadaan pencantuman perintah penahanan dalam putusan kasasi MA. Susno berkilah, MA hanya menyatakan menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara Rp 2.500.

Sementara alasan kedua penolakan eksekusi adalah penilaian bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cacat hukum. Penilaian itu merujuk pada kesalahan penulisan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusan banding. Dengan kedua argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai. Dia pun bersikukuh menolak eksekusi.

00.27 | 0 komentar | Read More

Yakin Laris, HTC One Tak Punya Cadangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Smartphone HTC One yang telah resmi diluncurkan di Indonesia pada 26 April 2013 adalah tumpuan harapan HTC untuk menyelamatkan perusahaan asal Taiwan tersebut dari keterpurukan.

Sebagai senjata utamanya untuk menyelamatkan keuangan perusahaan, HTC terlihat sangat serius dalam mengembangkan produk ini. Hal tersebut tampak dari desain dan juga performa produk yang terlihat sangat menjanjikan.

Nah, bagaimanakah jika produk andalan HTC ini gagal di pasaran? Bagaimana jika HTC One tak laku di pasar global? Apakah HTC memiliki rencana cadangan atau "Plan B"?

Dalam sesi wawancara dengan KompasTekno di sela-sela peluncuran perangkat HTC One di Graha CIMB Niaga Jakarta, Jumat (26/4/2013), Chief Marketing Office HTC Benjamin Ho mengatakan bahwa HTC sama sekali tidak memikirkan adanya "Plan B" apabila HTC One gagal.

"Kami percaya diri dengan produk yang kami buat, oleh karena itulah kami meluncurkan produk ini," ujar Ben, panggilan akrab dari salah satu petinggi HTC ini.

"Jika kami tidak yakin, buat apa kami menginvestasikan setiap dollar yang kami punya untuk mengembangkan produk HTC One?" lanjut Ben.

Lebih lanjut, Ben mengungkapkan, HTC lebih memilih untuk terus meningkatkan "Plan A" mereka, daripada harus memikirkan rencana lain jika HTC gagal dalam produk ini.

Besarnya harapan HTC kepada produk One ini juga pernah diungkapkan oleh CEO HTC Peter Chou beberapa waktu lalu. Saking besarnya harapan HTC terhadap produk One ini, Chou berani mempertaruhkan jabatannya. Kepada para eksekutif perusahaan, dirinya menyatakan bersedia mundur jika HTC One tak laku di pasar global.

Di pasar global, HTC One akan berhadapan langsung dengan Samsung Galaxy S4, dan Sony Xperia Z. Sementara itu, ponsel dengan sistem operasi berbeda juga tidak bisa dipandang sebelah mata, seperti Apple iPhone 5, BlackBerry Z10, dan Nokia Lumia 920.

Akankah HTC One sukses di pasaran global? Kita tunggu saja. 

00.27 | 0 komentar | Read More

Langgar Kode Etik, Lima Pengawas UN Dipecat

KENDARI, KOMPAS.com - Lima pengawas ujian nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dipecat, karena dinilai melanggar kode etik dan tidak memenuhi prosedur operasional standar (POS) UN.

Ketua Panitia penyelenggara Ujian Nasional (UN), Muhidin membenarkan adanya pemberhentian terhadap lima pengawas ruangan untuk UN tingkat SMA dan sederajat. "Iya, ada lima pengawas kita pecat. Mereka melakukan tugas pengawasan, tapi tidak sesuai standar POS UN 2013," kata Muhidin, Selasa (23/4/2013).

Menurutnya, prosedur standar dimaksud adalah dalam melakukan pengawasan ada beberapa tahapan mesti dilakukan. Salah satunya adalah memberikan penjelasan pada siswa tentang cara penulisan identitas, kode soal hingga segala tindakan yang mesti dihindari selama ujian berlangsung.

Namun Muhidin tidak menjelaskan secara detail, mengenai spesifik kesalahan dilakukan sehingga berujung pemecatan itu. "Pastinya, kami tidak ingin ada siswa dirugikan hanya karena tindakan pengawas yang tak sesuai mekanisme penyelenggaraan UN ini," tuturnya.

Selain sanksi pemecatan sebagai pengawas, kata Muhidin yang juga Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Kendari, para pengawas juga akan mendapatkan sanksi teguran secara lisan hingga pembinaan.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya memberi pelajaran bagi yang lain agar tak melakukan hal serupa. "Kami mengharapkan pengawas melaksanakan tugasnya dengan baik, mematuhi semua aturan POS UN yang telah diberikan," tegasnya.

Dijelaskan Muhidin, pengawas ruang UN yang tak mematuhi POS akan dibebastugaskan dan digantikan orang lain. Yang bersangkutan juga tidak akan diikutkan pada pengawasan tahun berikutnya. Semua pelanggaran dilakukan pengawas akan dilaporkan pada pimpinan lembaga tempatnya bernaung.

"Pengawas wajib melaksanakan tugasnya seperti memeriksa kesiapan ruang ujian, meminta peserta memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta UN, serta memeriksa dan memastikan kelengkapan administrasi, termasuk kegiatan teknis lainnya saat dimulainya ujian hingga selesai," tandasnya.

Muhidin menjelaskan lebih lanjut,  lima pengawas yang dipecat itu terdiri dari empat guru perempuan dan satu guru perempuan. "Dua di antaranya mengawas di salah satu SMK, SMA 4, SMA 3, SMA Idhata Kendari," bebernya.

Ditambahkannya, pengawas ujian nasional untuk SMA dan sederajat untuk Kota Kendari tercatat 625 yang tersebar di 600 SMA.

00.27 | 0 komentar | Read More

UN Tetap Jadi Syarat SNMPTN

UN Tetap Jadi Syarat SNMPTN

Penulis : Riana Afifah | Selasa, 23 April 2013 | 14:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini penuh kekacauan, ujian ini tetap dijadikan salah satu patokan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan sehingga hasil UN tetap dijadikan salah satu syarat penilaian apakah siswa layak diterima di universitas yang ditujunya. Namun ia tetap menyerahkan pada pihak panitia SNMPTN mengenai hal ini.

"Masih tetap digunakan. Tapi jika ingin lebih jelas apakah PTN mau atau tidak bisa langsung ditanyakan pada panitia," kata Nuh, di Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Secara terpisah, Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2013, Akhmaloka mengatakan bahwa pihaknya masih akan menjalankan kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan syarat masuk perguruan tinggi negeri yang menggunakan UN sebagai salah satu syarat masuknya.

"Sampai saat ini, Insya Allah masih tetap sama dan tidak ada berpengaruh banyak," ujar Akhmaloka.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Djoko Santoso, mengatakan bahwa UN ini merupakan syarat perlu. Selain UN, ada hal lain yang juga patut dipertimbangkan oleh pihak perguruan tinggi dalam menerima mahasiswa baru. Untuk itu, ia meminta agar tak perlu membesar-besarkan masalah.

"Kalau dalam ilmu matematika, UN ini syarat perlu. Memang diperlukan tapi tidak bergantun dari situ saja. Kan ada nilai rapor tiap semester yang bisa liat perkembangan siswa ini," ungkap Djoko.

Editor :

Caroline Damanik

00.27 | 0 komentar | Read More

Myanmar Dituduh Lakukan Pembersihan Etnis

BANGKOK, KOMPAS.com - Myanmar telah mengobarkan "kampanye pembersihan etnis" terhadap warga Muslim Rohingya, kata lembaga pemantau hak asasi terkemuka, Human Rights Watch (HRW), Senin (22/4), dengan mengutip bukti berupa kuburan massal dan pemindahan paksa.

HRW yang berbasis di New York mengatakan, orang-orang Rohingya, yang ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma itu, menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan, penganiayaan, deportasi dan pemindahan paksa. Para pejabat Myanmar, tokoh-tokoh masyarakat dan agama mengorganisir dan mendorong massa yang didukung pasukan keamanan negara untuk melakukan serangan terkoordinasi di desa-desa Muslim pada Oktober lalu di negara bagian Rakhine di sebelah barat negara itu, kata HRW.

"Pemerintah Burma terlibat dalam sebuah kampanye pembersihan etnis terhadap orang Rohingya yang berlanjut hari ini melalui penolakan bantuan dan pembatasan pergerakan," kata Wakil Direktur HRW Asia, Phil Robertson. HRW menegaskan, walau pembersihan etnis bukan sebuah istilah hukum formal, istilah itu secara umum didefinisikan sebagai kebijakan oleh satu kelompok etnis atau agama untuk menghapus kelompok lain dari daerah tertentu dengan cara-cara kekerasan dan teror.

Menurut HRW, di Rakhine, lebih dari 125.000 warga Rohingya dan Muslim lainnya telah dipindahkan secara paksa, ditolak akses ke bantuan kemanusiaan dan tidak dapat kembali ke rumah.

Setidaknya 180 orang tewas dalam dua peristiwa kekerasan antara etnis di Rakhine sejak Juni 2012, menurut angka resmi. Namun kelompok-kelompok HAM yakin bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Dalam sebuah laporan yang didasarkan pada lebih dari 100 wawancara, HRW mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan bukti empat lokasi kuburan massal di Rakhine. Lembaga itu menuduh, pasukan keamanan mencoba untuk menghancurkan bukti-bukti kejahatan.

Dalam sebuah contoh pada Juni, kata lembaga itu, sebuah truk pemerintah membuang 18 mayat telanjang dan setengah telanjang di dekat sebuah kamp pengungsi Rohingya. Tidakan itu digambarkan sebagai upaya untuk menakut-nakuti warga agar pergi secara permanen.

Ribuan warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak Juni dengan menaiki kapal-kapal reyot. Sebagian besar diyakini menuju Malaysia. Myanmar menganggap warga Rohingya, sekitar 800.000 orang, sebagai imigran ilegal dari Banglades.

Kaum Muslim lain juga menjadi sasaran dalam kekerasan bulan lalu di Myanmar tengah, di mana setidaknya 43 orang tewas. HRW menuduh otoritas pemerintah menghancurkan sejumlah masjid dan melakukan penangkapan massal di Rakhine. HRW juga mengatakan, pasukan keamanan hanya "menonton atau membantu" massa menyerang komunitas Muslim.

Sejauh ini, belum ada reaksi dari pemerintah Myanmar atas laporan itu.

Editor :

Egidius Patnistik

00.27 | 0 komentar | Read More

Jazuli Pernah Ditawari Tanah yang Dibeli Luthfi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Jazuli Juwaini mengaku pernah ditawari sebidang tanah di kawasan Condet, Jakarta Timur, yang semula dimiliki purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Tanu Margono. Tanah seluas 4000 meter persegi tersebut kini dibangun rumah milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luhtfi Hasan Ishaaq.

Hal ini diungkapkan Jazuli seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih dua jam sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Luthfi.

"Saya dimintai keterangan tentang sebidang tanah di kawasan Condet atas nama Bapak Tanu," kata Jazuli.

Lebih jauh dia mengungkapkan, pada 2011, Tanu bekerja sama dengan seorang kader PKS yang bernama Zaky, pengusaha di bidang propertI. Suatu hari, menurut Jazuli, Zaky mendatangi dirinya untuk menawarkan tanah itu sebagai investasi. Namun, saat itu Jazuli mengaku tidak berminat atas tawaran Zaky.

"Kemudian dia meminta saya untuk meminjami modal, saya bilang saya enggak punya uang," ungkapnya.

Jazuli juga mengaku baru tahu dari penyidik KPK kalau tanah di Condet tersebut sudah dibangun sejumlah rumah yang salah satunya adalah milik Luthfi.  "Rupanya saya baru tahu dari penyidik, di tanah Pak Tanu dibangun rumah, ada salah satu namanya itu Luthfi. Itu saya dimintai keterangan seputar tanah itu saja," katanya.

Saat ditanya lebih jauh bagaimana Luthfi pada akhirnya mendirikan rumah di atas lahan itu, Jazuli enggan menjawab dan meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada penyidik KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain mengusut keterlibatan Luthfi dalam kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi, KPK juga menyidik indikasi tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Luthfi serta tersangka lainnya, Ahmad Fathanah.

Sebelumnya, KPK memeriksa Tanu Margono dan Yatje Margono sebagai saksi untuk kasus dugaan TPPU Luthfi. Tanu merupakan pemilik awal lahan seluas 4000 meter persegi di Kawasan Batu Ampar, Jakarta Timur yang kini dibangun komplek perumahan khusus petinggi PKS tersebut. Tahun lalu, lahan itu dibeli dan mulai dibangun komplek berupa cluster.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

00.27 | 0 komentar | Read More

Ini Struktur Kepengurusan Partai Demokrat yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengumumkan Struktur Kepengurusan 2013-2015 pada Minggu (21/4/2013) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Berikut ini adalah susunannya:

Ketua Umum: Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Harian: Dr. Syariefuddin Hasan

Wakil Ketua Umum I: Drh. Jhonny Allen Marbun, MM
Wakil Ketua Umum II: Max Sopacua, SE, M.Sc
Wakil Ketua Umum III: Nurhayati Ali Assegaf, M. Si.
Wakil Ketua Umum IV: Dr. Soekarwo
Wakil Ketua Umum V: Ir. Agus Hermanto, MM

Sekretaris Jenderal: Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc
Wakil Sekretaris Jenderal I: Saan Mustopa
Wakil Sekretaris Jenderal II: Drs. Ramadhan Pohan, MIS
Wakil Sekretaris Jenderal III: Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.I
Wakil Sekretaris Jenderal IV: Andi Nurpati

Bendahara Umum: Handoyo Mulyadi
Wakil Bendahara Umum I: Siswanto
Wakil Bendahara Umum II: Indrawati Sukadis

Direktur Eksekutif: Toto Riyanto
Wakil Direktur Eksekutif I: Bambang Susanto
Wakil Direktur Eksekutif II: Fadjar Sampurno
Wakil Direktur Eksekutif III: Bonggas Adhi Chandra

DIVISI-DIVISI:
1. Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
Ketua: H.M. Gagoek Soebagyanto, SH
Sekretaris: H. Harry Witjaksono, SH
Anggota: Tisye Erlina Yunus     

2. Divisi Pembinaan Anggota
Ketua: Yosef Tahir Ma'ruf
Sekretaris: Irawan Satrio Leksono
Anggota: Lis Dedeh

3. Divisi Pembinaan Organisasi
Ketua: Cornel Simbolon
Sekretaris: Khatibul Umam Wiranu
Anggota: Ir. Sahat Saragih

4. Divisi Program Pro Rakyat
Ketua: Tri Yulianto, SH
Sekretaris: Azral Hardy
Anggota: Dra. Harfini Suhardi   

5. Divisi Tanggap Darurat
Ketua: Drs. Umar Arsal
Sekretaris: H. Pelly Yusuf
Anggota: Dian Rosana     

6. Divisi Logistik
Ketua: Sartono Hutomo
Sekretaris: Aditya Djanaka
Anggota: Lendy

7. Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan
Ketua: H. G. Radityo Gambiro
Sekretaris: Agustinus Tamo Mbapa
Anggota: Daisy Margareth Silano

8. Divisi Komunikasi Publik
Ketua: Hinca I. P. Pandjaitan-XIII, SH, MH, ACCS
Sekretaris: Aswin Ali Nasution
Anggota: Eni Khairani, MSi                 

9. Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Ketua: Iwan Djalal
Sekretaris: Mohamad Husni Tamrin
Anggota: Irene Usmany   

10. Komisi Pemenangan Pemilu
Ketua: Drs. Putu Suasta, MA
Sekretaris: Nurcahyo Anggorojati
Anggota: Novi Raudatul Jannah

11.  Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Ketua: Ulil Abshar Abdalla
Sekretaris: Farhan Effendi
Anggota: Nurita Sinaga

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:
1. Departemen Politik dan Keamanan
Ketua: H. Muhammad Yasin, SH
Sekretaris: Andi Saiman
Anggota: Desie Christyana, SE

2. Departemen Perekonomian
Ketua: Drs. H. Sutan Bhatoegana
Sekretaris: Rinto Subekti
Anggota: Hilda Thawila, S.Sos

3. Departemen Kesejahteraan Rakyat
Ketua: Dr. Ir. H. Mohammad Jafar Hafsah
Sekretaris: Fariani Sugiharto, B.Sc, MBA
Anggota: Bokiratu Nitabudhi Susanti, SE.     

4. Departemen Dalam Negeri
Ketua: Ir. Nanang Samudra K. A., M.Sc
Sekretaris: Syaiful Anwar
Anggota: Rusminiati, SH

5. Departemen Luar Negeri
Ketua: Dr. Kastorius Sinaga
Sekretaris: Imelda Sari
Anggota: Rezka Oktoberia

6. Departemen Keuangan
Ketua: Ikhsan Modjo
Sekretaris: Vera Febyanthy, BBA
Anggota: Nafisatul Khoiriyah    

7. Departemen Pertahanan
Ketua: Syamsul Mappareppa, S.IP
Sekretaris: Ir. Milton Pakpahan, MM
Anggota: Hj. Ai Suryani, SH, SP 

8. Departemen Hukum dan Perundang-undangan
Ketua: H. Dasrul Djabar
Sekretaris: Edi Ramli Sitanggang
Anggota: Melati Sinaga

9. Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM
Ketua: Rachland Nasidik
Sekretaris: Jansen Sitindaon
Anggota: Umi Haryani

10. Departemen Penegakan Hukum
Ketua: Dr. Benny Kabur Harman, SH
Sekretaris: Jemmy Setiawan
Anggota: Siar Anggretta Siagian, SS, M.Si

11. Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum
Ketua: Didi Irawadi Syamsuddin, SH, MH
Sekretaris: Carel Ticualu, SH
Anggota: Agatha Lidyawati

12. Departemen Energi dan Sumbar Daya Mineral
Ketua: Teuku Riefky Harsya
Sekretaris: Ir. Asfihani
Anggota: Yurika Pratiwi

13. Departemen Perindustrian
Ketua: Ir. Nova Iriansyah
Sekretaris: Ir. Muhammad Azhari, SH
Anggota: dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang

14. Departemen Perdagangan
Ketua: Pasha Ismaya Sukardi
Sekretaris: Yusyus Kuswandana
Anggota: Kartini Tilawati

15. Departemen Pertanian
Ketua: Ir. E. Herman Khaeron, M.Si
Sekretaris: Amal Al Ghozali
Anggota: Sri Hidayati

16. Departemen Kehutanan
Ketua: Rasyid Hidayat
Sekretaris: Boyke Novrizon
Anggota: Hening Tyas

17. Departemen Perhubungan
Ketua: Michael Wattimena
Sekretaris: Rocky Amu
Anggota: Nur Hafizah, SH

18. Departemen Kelautan dan Perikanan
Ketua: A. Reza Ali
Sekretaris: Drs. Jafar Nainggolan, MM
Anggota: Hj. Nani Sulistyani Herawati

19. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketua: Zulmiar Yanri
Sekretaris: Diana Anwar
Anggota: Kasma Bouty

20. Departemen Pekerjaan Umum
Ketua: Ir. Bahrum Daido, M.Si
Sekretaris: Agus Bastian
Anggota: Usmawarnie Peter

21. Departemen Kesehatan
Ketua: dr. Dian A. Syahkroza
Sekretaris: dr. Hj. Nova Riyanti Yusuf
Anggota: Prof. Dr. Dina Mahdi

22. Departemen Pendidikan Nasional
Ketua: DR. Jeffri Riwu Kore, SE, MM
Sekretaris: Juhaini Alie
Anggota: Angelica Tengker

23. Departemen Sosial
Ketua: Ratu Siti Romlah
Sekretaris: Munawar Fuad
Anggota: Cut Meutiawati

24. Departemen Agama
Ketua: Nurul Imam Mustofa
Sekretaris: H. Nurul Qomar
Anggota: Amalia Nasrudin

25. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Ketua: Putu Supadma Rudana
Sekretaris: Venna Melinda, SE
Anggota: Wiwin Burhani

26. Departemen Komunikasi dan Informatika
Ketua: Hari Kartana
Sekretaris: Anis Hariri
Anggota: Nurulita Nahdia

27. Departemen Riset dan Teknologi
Ketua: Ali Yacob
Sekretaris: Brahmana
Anggota: Merry Kasihani 

28. Departemen Koperasi dan UKM
Ketua: Drs. I Wayan Sugiana, MM
Sekretaris: Paiman
Anggota: Nuraini Barung

29.  Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Ketua: Fardan Fauzan, BA, M.Sc
Sekretaris: Dra. Hj. Ratu Siti Romlah, M.Ag
Anggota: Erma Hari Alijana, SH

30. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua: Ir. A. P. A. Timo Pangerang
Sekretaris: Paula Sinjal
Anggota: Firliana Purwanti        

31. Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Ketua: Agung Budi Santoso, SH
Sekretaris: M. Baghowi
Anggota: Linda Megawati

32. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal
Ketua: Ir. Lim Sui Khiang, MH
Sekretaris: Dr. Atte Sugandi
Anggota: Nina Maryati     

33. Departemen Perencanaan Pembangunan
Ketua: Heriyanto, SE, MM
Sekretaris: Yusnan
Anggota: Hj. Ditian Corisa, SE, MM

34. Departemen Badan Usaha Milik Negara
Ketua: Hartanto Edhie Wibowo
Sekretaris: Jonny Buyung Saragih
Anggota: Yetty Heryati

35. Departemen Perumahan Rakyat
Ketua: Roestanto Wahidi
Sekretaris: Panangian Simanungkalit
Anggota: Rosita     

36. Departemen Pemuda dan Olahraga
Ketua: Hans Silalahi
Sekretaris: Bintang Prabowo
Anggota: Kris Magdalena

37. Departemen Perbankan
Ketua: I Wayan Gunastra
Sekretaris: Achsanul Qosasi
Anggota: Andi Jehan Indria       

38. Departemen Pertanahan
Ketua: Albert Yaputra
Sekretaris: Muslim
Anggota: Aristya Agung Setiawan, SH 

39. Departemen Kependudukan dan Statistik
Ketua: Ferari Romawi
Sekretaris: Muchlis YS.
Anggota: Anita Jacob Gah

40. Departemen Penanaman Modal dan Investasi
Ketua: Djoko Udjianto
Sekretaris: Nurhayani Pane
Anggota: Ir. Mariana Harahap, MBA

41. Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Ketua: Didik Mukrianto, SH
Sekretaris: M. Sukri
Anggota: Nuning Darmadi Samapaty, SS      

42. Departemen Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
Ketua: Anton Sukartono Suratto
Sekretaris: Aditya Indrajaya
Anggota: Ning Djaya Mintardo

43. Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Ketua: Hasan H. Doa
Sekretaris: Ferdy Khalifah
Anggota: Hasmayati, SE, MM     

44. Departemen Pemberantasan Aids dan Narkoba
Ketua: Dra. Lucy Kurniasari
Sekretaris: Ida Ria Simamora, SE.Ak
Anggota: Hj. Himmatul Aliyah, SH, MH

45. Departemen Pemberantasan Terorisme
Ketua: Ratyono
Sekretaris: Rudi Kadarisman
Anggota: Umi Farida
    
46. Departemen Perlindungan Hak-hak Perempuan dan KDRT
Ketua: Dra. GRAY Koes Moertiyah, M.Pd
Sekretaris: Ida Riyanti
Anggota: Endah Maryani, SH

00.27 | 0 komentar | Read More

Longsor di Garut Dampak Alih Fungsi Lahan

Longsor di Garut Dampak Alih Fungsi Lahan

Penulis : Kontributor Ciamis, Irwan Nugraha | Minggu, 21 April 2013 | 14:08 WIB

GARUT, KOMPAS.com - Kepala BPBD Kabupaten Garut Zatzat Munazat menyatakan, salah satu faktor terjadinya longsor yang menimbun tiga orang di Desa Sukakarya, Samarang, Garut, akibat terjadinya alih fungsi lahan.

Kawasan perbukitan milik Perhutani tersebut dijadikan lahan tanaman musiman oleh warga sekitar. "Diduga karena adanya alih fungsi lahan di sini. Dulu kan banyak pepohonan, sekarang dibuka dan dijadikan lahan pertanian oleh warga. Kondisi tanah pun menjadi gembur dan jadi rawan longsor," terang Zatzat saat dimintai keterangan di lokasi kejadian, Minggu (21/4/2013) siang.

Zazat menambahkan, lokasi pegunungan ini merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung bagian selatan. Di wilayah ini merupakan daerah pegunungan dengan beberapa bukit terjal, namun sekarang tanaman besar yang mampu mencegah longsor kian berkurang akibat pembukaan lahan.

"Longsor di wilayah ini baru pertama kali. Di sini sekarang pohon besar jumlahnya sedikit. Sekarang banyak lahan pertanian yang telah dibuka oleh warga sekitar," ujar dia.

Bencana longsor dengan ketinggian sekitar 300 meter ini terjadi di Puncak Lancang, pegunungan Kamojang, Garut. Sampai siang ini, tim pencari masih belum menemukan korban yang tertimbun longsor.

Tim terkendala minimnya alat bantu karena medannya sulit dan tidak adanya akses jalan bagi kendaraan. Lokasi longsor berada di lembah yang diapit dua tebing.

Diberitakan sebelumnya, tebing di Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, longsor, Sabtu kemarin. Longsor itu menimpa tiga orang warga yang sedang bertani di bawahnya. Mereka adalah Elah (40), Enoh (40) dan Juhaena (36). Semua korban berasal dari Kampung Pamulaan RT 01/01 Desa Parakan, Kecamatan Samarang. 

Editor :

Glori K. Wadrianto

00.27 | 0 komentar | Read More