BEKASI, KOMPAS.com - Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat-Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 perlu dijadikan momentum untuk pemberantasan korupsi. Lima pasangan calon sebaiknya mampu menunjukkan diri bersih atau tidak terlibat korupsi. Pemilih diimbau untuk mengabaikan calon atau pasangan calon yang terlibat korupsi.
Demikian diutarakan oleh inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi, Minggu (3/2/2013). Ia dimintai komentarnya seputar kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di pusat yang akan berdampak pada Pilkada Jabar. Akhir-akhir ini, kasus korupsi yang mencuat menjerat kader elit Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Kedua partai ini mengusung calon masing-masing di Pilkada Jabar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Andi Alifian Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, kader Partai Demokrat sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Kabupaten Bogor.
Dalam kasus lain yakni korupsi daging sapi impor, KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan Anggota DPR, sebagai tersangka.
Penetapan sebagai tersangka oleh KPK mendorong Andi dan Luthfi mundur dari jabatan yang diemban masing-masing. "Prahara politik di elit partai setidaknya berdampak pada calon yang akan maju di Pilkada Jabar," kata Adhie.
Partai Demokrat mengusung Dede Yusuf Macan Efendi-Lex Laksamana Zainal untuk maju. Dede adalah Wakil Gubernur Jabar.
Partai Keadilan Sejahtera mengusung Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Ahmad adalah Gubernur Jabar. Pasangan Ahmad-Dede yang memenangi Pilkada Jabar 2008-2013 akhirnya maju sendiri-sendiri untuk periode 2013-2018. Laksamana adalah Sekretaris Provinsi Jabar di era pemerintahan Ahmad-Dede. Deddy adalah aktor dan budayawan dari Jabar.
Terkait tersangka korupsi dari kader Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, lanjut Adhie, Ahmad dan Dede perlu menunjukkan kepada publik bahwa mereka masih bisa diandalkan. Kasus yang melibatkan partai pengusung perlu dijelaskan kepada publik tidak memengaruhi kinerja Ahmad dan Dede. "Masalahnya, Ahmad-Dede adalah incumbent (petahana). Mereka harus bisa membuktikan kepada warga pemilih, pemerintahan mereka itu bersih dari korupsi," katanya.
Jika tidak bisa membuktikan bahwa Ahmad dan Dede adalah kader-kader yang berintegritas, kata Adhie, perolehan suara mungkin akan anjlok. Survey-survey sebelum penetapan kader elit Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan bahwa Ahmad dan Dede menjadi calon yang cukup favorit untuk memenangi Pilkada Jabar.
Situasi di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, bisa dimanfaatkan oleh pasangan lain untuk menarik simpati. Pasangan dimaksud ialah Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Irianto MS-Tatang Farhanul Hakim yang diusung Partai Golongan Karya, dan pasangan nonpartai Dikdik Mulyana Arif Mansyur-Cecep NS Toyib.
Rieke, anggota DPR, dan Teten, penggiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tranparency International Indonesia (TII), berpeluang menarik simpati lebih besar sebagai modal untuk perolehan suara. Irianto atau dikenal dengan Yance dan Dikdik juga berpeluang yang sama.
Anda sedang membaca artikel tentang
Jadikan Pilkada Jabar Momentum Pemberantasan Korupsi
Dengan url
http://healthynutritionofchildren.blogspot.com/2013/02/jadikan-pilkada-jabar-momentum.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Jadikan Pilkada Jabar Momentum Pemberantasan Korupsi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Jadikan Pilkada Jabar Momentum Pemberantasan Korupsi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar